[SIARAN PERS] Aksi Refleksi HUT RI; Ilusi 73 Tahun Kemerdekaan

SIARAN PERS

Semarang, 17 Agustus 2018

Aksi Refleksi HUT RI; Ilusi 73 Tahun Kemerdekaan

Oleh PMII Rayon Sains dan Teknologi Komisariat UIN Walisongo Semarang

gambar/ google.com

“Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?” (Pidato Soekarno saat BPUPKI, 1 Juni 1945)

Tahun ini, Indonesia telah menapaki momentum perayaan 73 tahun kemerdekaannya. Ibarat manusia, usia kemerdekaan negeri ini seharusnya sudah memasuki fase yang matang. Namun benarkah kehidupan di negeri ini sudah menjadi bangsa yang sejahtera  baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, ekologi, agraria atau dalam istilah founding fathers negeri ini disebut sebagai bangsa yang berdaulat? Inilah pertanyaan besar yang selalu mengiringi setiap perayaan 17 Agustus.

73 tahun telah berlalu, namun mimpi kemerdekaan agaknya sekadar utopia karena kondisi obyektif rakyat Indonesia masih jauh dari sejahtera. Berbagai macam problematika makin hari kian menggurita. Mulai dari persoalan ekonomi yang menghimpit rakyat, negara yang belum mampu berdikari dan selalu didominasi oleh pihak asing, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan kepentingan rakyatnya.

Misalnya, pada era pemerintahan sekarang, tercatat Bahan Bakar Minyak (BBM) naik 10 kali. Jika BBM naik tak ubahnya berimbas pada naiknya harga pangan, sandang, maupun papan. Tak hanya itu, utang Indonesia yang kian hari kian menggunung menjadikan indikasi lemahnya stabilitas ekonomi Indonesia. Bahkan pada Oktober mendatang, akan ada pertemuan antara International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia di Bali di mana kedua lembaga ini memberi program utang kepada Indonesia atas nama pembangunan dan reforma agraria, pun merupakan kaki tangan kepentingan investor global di Indoesia. Mempunyai dan menerima utang justru semakin membenamkan rakyat dalam kemiskinan dan telah mengkhianati cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kekaayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah nyatanya juga hanya dikuasai oleh segelintir orang bahkan dikuasai oleh para pemodal asing yang tentu berdampak pada kedaulatan negara. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur menimbulkan perampasan ruang hidup rakyat dan kerusakan lingkungan. Misalnya PT Freeport Indonesia, apalagi dengan divestasi 51% sekarang diklaim sebagai capaian keberhasilan pemerintah. Padahal di balik itu ada rakyat Papua yang sekarang yang tertatih-tatih, kehilangan hak yang menjadi tumpuan hidupnya. Penguasaan semacam ini banyak terjadi. Narasi besarnya selalu investor berkolaborasi dengan pemerintah, tidak pro dengan apa dan siapa saja yang menghalangi program negara yang disebut develompentalisme.

Menyoal Hak Asasi Manusia (HAM), hingga saat ini kasus HAM masa lalu belum diungkap kebenarannya melalui mekanisme hukum yanga ada. Justru para pelaku pelanggaran HAM mendapatkan impunitas bahkan mendapat tampuk kekuasaan menjadi pejabat pemerintahan.

Terakhir, soal sistem pendidikan nasional yang semakin kapitalistik mengakibatkan sulitnya rakyat miskin mengenyam pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan agaknya menjadi sebuah investasi dan cenderung mengabaikan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengentaskan kebodohan.

Oleh karena itu, PMII Rayon Sains dan Teknologi menyatakan sikap kepada seluruh pejabat pemerintah yang mempunyai tampuk kekuasaan pada segala lini yang sudah disebutkan di atas untuk menegakkan kebijakan yang mendukung pemenuhaan hak masyarakat atas ekonomi, politik, sosial, budaya, ekologi dan keadilan hukum, menolak pertemuan antara IMF dan Bank Dunia atas nama pembangunan dan reforma agraria, usut tuntas kasus pelanggaran HAM masa lalu sebagai upaya pemulihan hak korban dan terciptanya penegakan hukum sebagaimana mestinya, menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melawan hal yang menjadikan lemahnya rule of law, demokrasi, dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh penguasa.

Demikian seruan dari PMII Rayon Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang. Berdaulat negeriku, sejahtera rakyatku, semoga seutuhnya dapat terwujud.

Selamat Ulang Tahun ke-73 Republik Indonesia!

Narahubung:

Koordinator Aksi: 085745015992 (Suseno)

Koordinator  Lapangan: 085867205572 (Zakiya)